AKSI DEPAN POLDA SULSEL
Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan
Makassar, JUMAT, 7 Februari 2025
PUKUL 13.00
ESTIMASI MASSA : 2.000 ORANG
NARA HUBUNG :
LUKMAN TO MADDESA 081242744722
MUHAMMAD SIRUL HAQ 085340100081
Salam Demokrasi
Dimasa 10 tahun kepemimpinan Joko Widodo sebagai Presiden RI, harapan adanya perbaikan kondisi penegakan hukum di Indonesia justru makin terpuruk dengan semakin menguatnya intervensi kekuasaan terhadap aparat penegak hukum. Penegakan hukum terkesan menjadi alat politik kekuasaan, sebaliknya sejumlah perkara lama seperti pelanggaran berat HAM masa lalu yang menjadi utang untuk dituntaskan justru terus dihadapkan pada ketidakpastian.
Joko Widodo sebagai Presiden RI lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang justru ternyata juga gagal diwujudkan karena faktor hukumnya tidak dipenuhi terlebih dahulu. Misalnya, ambisi Joko Widodo menggenjot berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mengutamakan kepentingan investor, namun mengabaikan kepentingan publik atau keadilan yang lebih luas. Berbagai kebijakan insentif terus digelontorkan untuk mendukung investor, sementara masyarakat cenderung terpinggirkan dikarenakan penggunaan cara pandang hukum yang positivistik sehingga dengan mudah menyingkirkan masyarakat, terutama petani, nelayan, masyarakat adat, masyarakat pedesaan dan miskin kota, dengan menjadikan aparat penegak hukum dan hukum sebagai tameng dari kritik dan protes masyarakat.
Berangkat dari kegelisahan atas kondisi tersebut diatas dan munculnya kesadaran bersama dari beberapa warga masyarakat dengan berbagai latar belakang profesi (pengacara, pelaku usaha, pekerja mandiri dan mahasiswa) yang berdomisili di kota Makassar, mencoba untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka memperbaiki kondisi penegakan hukum di Indonesia, dengan membentuk wadah bersama dengan nama Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan.
Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan mencoba mengambil peran secara aktif dalam rangka perbaikan kondisi tersebut diatas, salah satunya adalah dengan mendorong institusi Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu instansi penegak hukum yang menjadi ujung tombak dan merupakan elemen penting dalam proses penegakkan hukum yang berkeadilan agar menjadi lebih profesional, lebih mandiri dan lebih berintegritas serta lebih berani mengambil sikap sesuai marwahnya sebagai pelindung dan pengayom rakyat yang tidak berpihak pada siapapun selain pada hukum, kebenaran dan keadilan, termasuk dalam hal ini untuk mengusut tuntas berbagai kasus selama pemerintahan Joko Widodo, terlebih khususnya yang diduga ada keterkaitan Joko Widodo atau kroni-kroninya.
Berdasarkan hal-hal tersebut, Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan dengan ini menyatakan sikap dan menuntut sebagai berikut:
Usut tuntas berbagai kasus KKN yang Jokowi dan keluarga diduga terlibat di antaranya kasus BPMKS (Bantuan pendidikan masyarakat kota Surakarta), Korupsi BMW, korupsi Trans Jakarta, korupsi dana KONI, Korupsi DJKA, Blok Medan, Korupsi melalui rekomendasi Bansos di Sritex, kasus pengurangan denda PT SM yang melakukan pembakar hutan, Jet Pribadi untuk liburan, Pagar Laut dll yang semua nya sudah di adukan ke lembaga lembaga penegakan hukum dan dipublikasikan di berbagai media namun tidak ada langkah penyidikan penyelidikan.
Usut tuntas kasus kasus terkait kebijakan yang merugikan Rakyat diantaranya Kasus Pagar Laut Banten, Bekasi, Sidoarjo dan daerah daerah lain termasuk mengusut kebijakan kebijakan anti Rakyat yang sudah menelan korban jiwa secara tidak langsung seperti kelangkaan Gas LPG 3 kg.
Meminta Polri untuk kembali menjadi Polisi Rakyat yang independen dan berpegang teguh pada konstitusi sebagai pelindung dan pengayom yang tidak berpihak pada siapapun selain pada hukum, kebenaran dan keadilan.
Makassar, 7 Februari 2025
Hormat kami
Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan
Kordinator Aksi
LUKMAN TO MADDESA
081242744722
_______________________________
