Oleh: Muhammad Sirul Haq, S.H.D irektur LKBH Makassar, Advokat/Pengacara Makassar – 085340100081
Di halaman Istana yang sering digambarkan megah, kita baru saja menyaksikan parade wajah baru: lima menteri dilantik, satu kementerian baru dibentuk, seorang wakil menteri dihadirkan. Semua seolah ingin menegaskan bahwa negara ini sedang bergerak, sedang berbenah. Tetapi, di balik prosesi khidmat dan senyum yang dipaksakan, ada wajah lain yang muncul: wajah suram Indonesia.
Reshuffle seharusnya berarti perbaikan. Ia adalah janji yang dikumandangkan, bahwa rakyat akan diberi pelayanan lebih cepat, lebih adil, lebih merata. Namun, di negeri ini, reshuffle sering hanya menjadi drama politik, di mana panggung utama dipenuhi aktor lama yang sekadar berganti kostum. Yang dipanggil rakyat bukanlah reformasi, melainkan kompromi. Yang lahir bukan kebaruan, melainkan sekadar rotasi.
Apakah wajah ekonomi Indonesia akan lebih sejuk dengan pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa? Metrotvnews menulis: *“Presiden Prabowo resmi melantik lima menteri baru, termasuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati”*¹. Tetapi publik sadar, pergantian nama di kursi kementerian tidak otomatis memperbaiki kondisi dapur rakyat. Utang negara yang telah menembus lebih dari Rp 8.500 triliun, ditambah defisit APBN yang terus melebar, adalah masalah struktural yang tidak bisa ditutup dengan upacara pelantikan. Sementara rakyat di desa masih bertanya: kapan harga beras turun, kapan biaya listrik tidak mencekik?
Nasib buruh migran Indonesia, yang kini ditaruh di tangan Mukhtaruddin, juga jauh dari pasti. Reuters mencatat: *“pergantian menteri hanyalah upaya menjaga keseimbangan politik di tengah tekanan ekonomi”*². Para pekerja migran masih menghadapi kisah lama: gaji yang tak dibayar, paspor yang ditahan majikan, hingga kisah tragis yang berulang di negeri orang. Apakah reshuffle ini akan membawa perlindungan nyata, atau sekadar memberi panggung politik baru bagi seorang tokoh yang belum teruji?
Di sisi lain, lahirnya Kementerian Haji dan Umrah justru menghadirkan tanda tanya. AP News menulis: *“Prabowo membentuk kementerian baru untuk mengurus haji dan umrah, sekaligus menunjuk Dahnil Anzar sebagai wakil menteri”*³. Pertanyaannya: apakah ini lahir dari keprihatinan negara pada jamaah haji yang setiap tahun terlantar di Tanah Suci, atau hanya ruang politik baru untuk menampung loyalis? Kementerian yang seharusnya bersifat teknis—sekadar urusan birokrasi kuota, pelayanan, dan transportasi—sekarang ditarik ke ranah politik tingkat menteri. Lagi-lagi, wajah suram itu menampakkan dirinya: politik identitas masih menjadi dagangan murah yang dijual ke rakyat.
Namun di balik semua drama reshuffle itu, realitas yang dirasakan rakyat jauh lebih getir. Kompas melaporkan: *“harga beras, cabai, dan bawang terus naik di berbagai daerah, menekan daya beli masyarakat”*⁴. Di pasar tradisional, pedagang kecil terpaksa mengurangi stok karena pembeli semakin sedikit. Petani padi meradang karena pupuk subsidi tidak sampai ke sawah. Nelayan di Sulawesi Selatan mengeluh karena harga solar kian melambung, sementara hasil tangkapan ikan mereka tak lagi dihargai.
Di kota besar, pengangguran masih menghantui. BPS mencatat jumlah pengangguran terbuka Indonesia mencapai lebih dari 7 juta orang pada pertengahan 2025, angka yang tak banyak berubah dari tahun sebelumnya. Lulusan universitas bersaing dengan lulusan SMA untuk pekerjaan yang sama, bahkan hanya untuk menjadi kurir online atau pegawai kontrak bergaji minimum. Sementara perusahaan-perusahaan multinasional lebih memilih tenaga kerja outsourcing yang murah, tanpa jaminan masa depan.
Apakah reshuffle ini menjawab jeritan kaum muda yang kehilangan harapan kerja? Tidak. Apakah reshuffle ini memberi solusi bagi orang tua yang tak mampu membayar uang kuliah anaknya karena UKT naik berkali-kali lipat? Tidak. Apakah reshuffle ini memberi kepastian bahwa harga gas elpiji 3 kg tidak akan terus melonjak di warung-warung kecil? Tidak.
Yang ada justru paradoks: istana merayakan pelantikan menteri dengan tepuk tangan, rakyat merayakan kelangkaan minyak goreng dengan antrean panjang. Istana bicara stabilitas, rakyat bicara utang rentenir. Istana bicara pembangunan, rakyat bicara kehilangan lahan karena proyek tambang dan infrastruktur.
Reshuffle seharusnya menjadi momentum: presiden memanggil orang-orang terbaik bangsa, yang bebas dari kepentingan partai dan kelompok, untuk mengabdi pada rakyat. Tetapi apa yang kita saksikan adalah sebaliknya: kursi-kursi kabinet diisi oleh loyalis, kompromi politik, bahkan hadiah untuk kawan lama. Demokrasi yang dijanjikan sebagai ruang harapan berubah menjadi panggung transaksional.
Bangsa ini seakan sedang memelihara ironi: demokrasi dijalankan melalui prosesi formal, tapi harapan rakyat terus diredupkan. Reshuffle kali ini bukanlah jendela yang dibuka ke arah cahaya, melainkan tirai tebal yang menutup pandangan ke masa depan.
Mungkin benar kata Chairil Anwar: “Sekali berarti, sudah itu mati.” Tetapi reshuffle ini bahkan tak sempat berarti; ia lahir sebagai manuver, dan mati sebagai kabar biasa di layar kaca. Indonesia butuh lebih dari sekadar pergantian kursi—Indonesia butuh keberanian, integritas, dan visi. Tanpa itu semua, setiap reshuffle hanya akan menambah koleksi wajah-wajah suram dalam album sejarah bangsa. Dan cenderung hanya memperlihatkan wajah argonsi, penindas dan omon-omon saja.
—
Catatan Sumber
1. Metrotvnews – “Presiden Prabowo Resmi Lantik 5 Menteri Baru” (8 September 2025).
2. Reuters – “Indonesia Names Purbaya Yudhi Sadewa New Finance Minister After Sri Mulyani” (8 September 2025).
3. AP News – “Prabowo Reshuffle Cabinet, Appoints Sjafrie Sjamsoedin as Security Minister” (8 September 2025).
4. Kompas – “Harga Sembako Melonjak, Petani dan Nelayan Mengeluh” (Agustus–September 2025).
